"Kajian (KPK) tentang distribusi obat, bagaimana perusahaan obat harus menyiapkan uang tertentu kepada dokter-dokter agar meresepkan obat yang mereka produksi," jelas Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.
Hal ini disampaikan Laode kepada wartawan usai menghadiri acara penutupan Anticorruption Summit (ACS) 2016 di Hotel Sahid Rich, Jalan Magelang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Aliran dana di Palembang mencapai Rp 600 miliar, Laode menyebut praktik itu terjadi di industri kecil. Sedangkan praktik yang sama banyak terjadi juga di daerah lain di Indonesia sejak lama.
Namun dia tak menyebutkan industri obat apa yang dimaksud.
"Palembang hanya contoh. Banyak lagi yang lebih besar. Palembang itu industri kecil," tegasnya.
Mengenai temuan KPK ini, Wapres Jusuf Kalla (JK) juga mengimbau para dokter melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menyempurnakan kualitas diagnosanya.
"Soal obat, sudah berkali-kali saya bilang di IDI. Orang diperiksa (dengan) tidak sempurna, karena banyak antrean, hanya 5 menit (pemeriksaan dokter). Diagnosanya jadi tidak bagus, jadi dikasih obat banyak, mudah-mudahan satu kena (salah satunya manjur)," urai JK pada pembukaan ACS 2016 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (25/10).
Hal ini juga, kata JK, yang kemudian menyebabkan biaya konsultasi murah tapi biaya obat menjadi mahal. Bahkan JK megatakan pasien ibarat apotek karena begitu banyak mendapat obat.
"Maka dokter jadi dapat bagian (dari) obat," tuturnya.
0 komentar :
Post a Comment