Senat Dakota Selatan, meloloskan undang-undang itu lewat voting dengan perolehan suara 20-15.
Undang-undang yang sudah disetujui senat kini berada di meja Gubernur Dakota Selatan Dennis Daugaard untuk ditandatangani.
Jika gubernur menandatangani undang-undang tersebut maka toilet sekolah, ruang loker dan kamar mandi hanya bisa digunakan siswa dengan jenis kelamin yang secara biologis sama.
Undang-undang itu mengatur jika seorang pelajar mengaku sebagai transjender dan hal tersebut diakui orangtua siswa itu secara tertulis, maka siswa tersebut harus mendapatkan "akomodasi" yang sesuai.
"Akomodasi yang sesuai" itu bisa termasuk toilet tersendiri, toilet unisex atau penggunaan toilet dan ruang ganti yang terkendali.
Gubernur Daugaard mengatakan, langkah tersebut nampaknya sebuah ide yang bagus namun dia berencana mendengarkan sejumlah kesaksian sebelum membuat keputusan.
Daugaard mengatakan dia belum pernah bertemu seorang transjender dan berharap tidak akan bertemu mereka sebelum mengambil keputusan agar tetap bisa berpikir obyektif.
Namun, langkah senat ini dianggap sebuah omong kosong oleh Ashley Joubert-Gaddis dari lembaga The Center of Equality.
"Undang-undang ini adalah tentang manusia nyata, dan dia (Gubernur) harus duduk bersama orang-orang yang memilih dia dan mendengar suara mereka," kata Ashley kepada CNN.
Seorang siswa transjender, Thomas Lewis menilai undang-undang yang disetujui senat itu sama sekali tidak diperlukan.
"Semua teman laki-laki saya mengatakan mereka tak keberatan saya menggunakan toilet yang sama dengan mereka. Maksud saya, ini hanya sebuah toilet yang seharusnya bukan masalah besar," kata Thomas kepada stasiun televisi KSFY.
Namun, politis Partai Republik Fred Deutsch, yang ikut mendorong undang-undang ini, mengatakan, langkah tersebut diambil demi menjamin privasi warga.
"Tujuan utama undang-undang ini adalah melindungi pelajar dari mengekspos diri mereka sendiri atau terekspos kepada orang lain saat tak berpakaian lengkap di lingkungan sekolah," ujar Deutsch.
Persetujuan senat atas undang-undang ini mendapat dukungan kelompok Kristen konservatif, Aliansi Aksi Warisan Keluarga.
"Ini adalah langkah yang benar untuk melindungi semua pelajar. Ini adalah sebuah aturan tentang privasi, aturan soal kesopanan, hal ini sangat masuk akal di Dakota Selatan," ujar juru bicara kelompok itu, Dale Bartscher.
0 komentar :
Post a Comment